Enormous Contribution in Achieving Independence

English | Indonesia

r Grebeg Alun-Alun

Suasana Alun-Alun Utara saat Grebeg pada masa Sultan HB VII
ilustrasi : buku “Sejarah dan Warisan Budaya Kraton Jogja”

The Kraton of Yogyakarta has given an enormous contribution in achieving the independence of the Republic of Indonesia. This is what makes it special.

Originated from the Kingdom of Mataram

The Kraton of Yogyakarta was established 258 years ago by Prince Mangkubumi. Prince Mangkubumi, who was born Bendara Raden Mas Sujana, was disappointed as the Netherland colonizer interfered with the kingdom’s affairs. Back then, the Kingdom of Mataram was still in Surakarta.

Prince Mangkubumi, along with his fellowmen, established a new kingdom in Sukowati. During its development, there had been disputes and repeating ups and downs in terms of leadership. The most known one was the Giyanti Treaty, which was signed in 1755, where the kingdom was divided into two; the East region, now known as the Kraton of Surakarta, and the West region, now standing as the Kraton of Yogyakarta.

Prince Mangkubumi then established the capital in Beringan Forest, which is today known as the Kraton of Yogyakarta. The name Yogyakarta originated from the word Yodyakarta. Yodyakarta was derived from the word Ayodya and Karta. Yodya is a Sanskrit word meaning ‘peace’. Karta means ‘good; serene’.

The founding of the Kraton of Yogyakarta rooted back from the Javanese Islamic culture. This is what fundamentally forms the concept of a king in the Kraton of Yogyakarta. Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Ngaloga, Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah is the title given to the king of Kraton of Yogyakarta. The title represents a balance between power and religiosity.

A Nation within Nation

The Kraton of Yogyakarta always gives full support to the independence of Indonesia. Aside from its contribution in sustaining the Indonesian government, Yogyakarta is also regarded special as the king himself had been involved in achieving the independence of Indonesia. “Sri Sultan Hamengku Buwono IX was a visionary king. He was a true nationalist while also willing to struggle and to achieve independence for the nation. There is no king like him, who was directly involved in achieving Indonesia’s independence,” said KRT Purwowinoto, an Abdi Dalem of the Kraton of Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX was one of the founding fathers who struggled to achieve independence for Indonesia. In 5 September 1945, he wrote a mandate addressed to the newly independent Indonesia. The mandate wrote:

  1. That Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, which stands as a kingdom, is a special region within the Republic of Indonesia.

  2. That as the Regional Leader, we hold all powers in Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, and therefore, in regard to the conditions occurring nowadays, we fully hold all governmental issues in Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat in our hands, as well as every other power-related issues.

  3. That the connection between Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat and the Central Government of the Republic of Indonesia is in direct manner, and that we hold a direct responsibility of Our Nation directly to the President of the Republic of Indonesia.

Since then, the Kraton of Yogyakarta has become a part of Indonesia. One of the manifestations of dedication given by the Kraton of Yogyakarta to Indonesia was by allowing Indonesia to temporarily move its capital to Yogyakarta. “Back then, there were many governmental offices established on the Kraton’s land. Even the Kepatihan Building, which is now the Governor’s Office, belongs to the Kraton,” Purwowinoto added.

Since Sri Sultan Hamengku Buwono IX stated that the Kraton of Yogyakarta stood behind the Republic of Indonesia, Kraton had ever since given the kingdom’s land and finance to support the life dynamics of the government. Having just gained independence, Indonesia had yet to settle a full-scale governmental apparatuses. The Kraton of Yogyakarta helped fulfill the shortage.

Sultan Hamengku Buwono IX had not sat back passively towards the situation of the Indonesian government. He had once held significant positions within the Indonesian government by becoming the Minister of Defense and once as Vice President. During the reformation era in 1998, the Kraton of Yogyakarta had also actively participated. One of the participations was manifested through the Maklumat Jogja (Declaration of Jogja) issued by Sultan Hamengku Buwono X, which stated a support to the reformation in Indonesia.


Berkontribusi Besar bagi Kemerdekaan

Kraton Yogyakarta memiliki kontribusi yang sangat besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Hal inilah yang menjadikannya istimewa.

 

Bermula dari Kerajaan Mataram

r Grebeg Alun-Alun

Suasana Alun-Alun Utara saat Grebeg pada masa Sultan HB VII

Kraton Yogyakarta didirikan 258 tahun yang lalu oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi yang mempunyai nama kecil Bendara Raden Mas Sujana ini merasa kecewa ketika Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Saat itu, Kerajaan Mataram masih menjadi satu di Surakarta.

Pangeran Mangkubumi bersama pendukungnya lalu membangun kerajaan baru di Sukowati. Dalam perkembangannya, terjadi banyak masa pasang surut kepemimpinan dan perpecahan. Yang paling terkenal adalah perjanjian Giyanti pada tahun 1755, dimana kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu wilayah timur yang sekarang menjadi Kraton Surakarta dan wilayah barat yang saat ini menjadi Kraton Yogyakarta.

Pangeran Mangkubumi lalu membangun ibu kotanya di Hutan Beringan, yang saat ini dikenal sebagai Kraton Yogyakarta. Nama Yogyakarta adalah perubahan bentuk dari Yodyakarta. Yodyakarta berasal dari kata Ayodya & Karta. Yodya berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya ‘damai. Sementara Karta memiliki arti ‘baik; tenteram’.

Pembangunan Kraton Yogyakarta berakar dari kebudayaan Islam Jawa. Hal ini yang mendasari konsep seorang raja di Kraton Yogyakarta. Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Ngaloga, Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah adalah gelar bagi raja di Kraton Yogyakarta. Gelar ini merepresentasikan keseimbangan antara kekuasaan dan keagamaan.

 

Negara di Dalam Negara

Kraton Yogyakarta selalu mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Selain karena kontribusinya menopang pemerintahan Indonesia, Yogyakarta juga menjadi istimewa karena keterlibatan rajanya untuk merebut kemerdekaan. “Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah raja yang visioner. Beliau memiliki nasionalisme tinggi serta memiliki keinginan untuk berjuang dan memerdekakan negara ini. Tidak ada raja yang berperan langsung untuk kemerdekaan Indonesia seperti beliau.” tukas KRT Purwowinoto, Abdi Dalem Kraton Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi salah satu pendiri negeri yang berusaha merebut kemerdekaan Indonesia. Tanggal 5 September 1945, beliau membuat amanat kepada Indonesia yang baru saja merdeka. Adapun isi amanat tersebut adalah :

  1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

  2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.

  3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung jawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Mulai saat itulah Kraton Yogyakarta menjadi bagian dari Indonesia. Salah satu bentuk kebaktian Kraton Yogyakarta kepada Indonesia dengan cara mengijinkan Indonesia untuk sementara memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. “Bahkan waktu itu banyak kantor kedinasan yang didirikan di atas tanah Kraton. Sampai saat ini pun Gedung Kepatihan yang merupakan kantor Gubernur DIY adalah milik Kraton.” tambah Purwowinoto.

Sejak Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan Kerajaan Yogyakarta berada berdiri di belakang Negara Republik Indonesia, Kraton menyerahkan tanah dan kas kerajaan untuk dinamika kehidupan pemerintahan saat itu. Dalam kondisi sebagai negara yang baru saja merdeka, keadaan Indonesia memang belum memiliki perangkat negara yang lengkap, Kraton Yogyakarta menjadi pengisi celah itu.

Sultan Hamengku Buwono IX pun tidak bersifat pasif terhadap pemerintahan Indonesia. Beliau pernah memegang posisi penting dalam pemerintahan Indonesia. yakni menjadi Menteri Pertahanan dan Wakil Presiden. Pada era reformasi tahun 1998 pun, Kraton juga turut aktif. Salah satunya adalah disampaikannya Maklumat Jogja oleh Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Pakualam VIII yang isinya mendukung adanya reformasi di Indonesia.

Best viewed on Chrome, Firefox, Safari, and Opera on 1280 pixels width.